Implementasi Produk Kebijakan Pendaftaran Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman
DOI:
https://doi.org/10.37296/esci.v4i2.158Kata Kunci:
Policy, Land Registration, Asset, PasamanAbstrak
The government/regional government land asset registration policy is the mandate of Article 43 of Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property which states that "State/regional property in the form of land must be certified in the name of the government of the Republic of Indonesia/regional government concerned". However, not all local governments have implemented it optimally. One of them is Pasaman district. This research aims to find out how the Pasaman district government's land asset registration policy is implemented and the obstacles it faces. This research is descriptive in nature and uses an empirical juridical approach. The research results show that the land that has not been certified in Pasaman district is mostly road land assets. Therefore, local governments cannot be separated from problems both internally and externally.
Referensi
HR, Ridwan, 2018, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi. Cetakan 13, Jakarta: Rajawali Pers.
Heru Rochmansjah, Chabib Soleh, 2010, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Cetakan Edisi Kedua, Bandung: Fokusmedia.
Istiqamah, Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Kepemilikan Tanah, Jurisprudentie, Vol 5 No. 1, Juni 2018, hlm. 229.
Rian Hidayat, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Terhadap Tanah Milik Adat yang Belum Bersertipikat di Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang, Menara Ilmu, Vol. XVI No. 1 Juli 2022, hlm 100.
Soekanto, Soerjono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.
Supriyadi, 2010, Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Atas Eksistensi Tanah Aset Daerah, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
Yusuf, M, 2010, Delapan langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik, Jakarta: Salemba Empat.
